PERTEMUAN 1 dan 2 :
Standar Kompetensi : Menganalisis Budaya
Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan pengertian budaya politik
1. Pengertian Budaya Politik
o
Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan
aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem
itu ( G. A. Almond
dan S. Verba )
o
Sikap dan
orientasi warga suatu negara
terhadap kehidupan pemerintahan
negara dan politiknya
( Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews )
o
Sutu konsep yang
terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan ketrampilan yang sedang
berlaku bagi seluruh anggota
masyarakat, termasuk pola - pola kecenderungan
khusus serta pola - pola kebiasaan
yang terdapat pada kelompok - kelompok dalam masyarakat ( Almond
dan Powell )
2. Macam-macam budaya politik
o
Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki
pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa
(kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus).
o
Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di
dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam.
o
Menurut C. Geertz di Indonesia terdapat
budaya politik priyayi, santri dan abangan
3.
Faktor
–faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya politik yang berkembang di
masyarakat.
o
Tingkat Pendidikan masyarakat
o
Tingkat/taraf ekonomi
o
Informasi politik
o
Supremasi hukum
o
media komunikasi yang independen
4.
Ciri-ciri masyarakat politik
o
Menggunakan hak pilih dalam pemilu
o
Bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah
o
Memiliki komitmen kuat terhadap Partai Politik yang
menjadi pilihanya
o
Musyawarah dalam menyelesaikan masalah politik
5.
Perkembangan budaya politik
1.
Indonesia menganut budaya politik yang bersifat
parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain.
2.
Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam
masyarakat Indonesia.
3.
Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik
PERTEMUAN 3 dan 4 :
Standart Kompetensi : Menganalisis Budaya Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar :
Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang
dalam masyarakat Indonesia
1. Tipe-tipe
budaya politik.
Tipe budaya politik sangat
dipengaruhi oleh :
1.
Karakteristik
yang ada di masyarakat
2.
Sistem
politik yang berlaku
2.
Macam-macam
Tipe budaya politik
a. Budaya
politik parochial
Ciri-ciri
:
1.
Tipe budaya politik yang orientasi politik individu
dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau
sempit.
2.
Individu
tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
3.
Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri
sendiri.
4.
Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.
b. Budaya politik
subjek
Ciri-ciri
:
1. Masyarakat
dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik
2.
Peran
politik yang dilakukan masyarakat/individu masih terbatas pada pelaksanaan
kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah.
3. Tidak
ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi
c. Budaya politik
partisipan
1. Merupakan
tipe budaya yang ideal.
2. Individu
dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi
terhadap politik pemerintah.
3. Individu
dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa
pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses
output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan
politik pemerintah).
d. Budaya Politik
Parokial Partisipan ( Participant
Parochial Political Culture )
1. Berlaku
di negara-negara berkembang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur
politik parokial.
2. Tetapi
untuk keselarasan diperkenalkan
norma-norma yang bersifat partisipan.
e. Budaya Politik
Subjek Parokial ( Parochial Subject
Political Culture )
1. Budaya
politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau
kesukuan.
2. Telah
mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan
stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.
3. Cenderung
menganut sistem pemerintahan sentralisasi.
3. Dampak
perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang
berlaku
a. Masa
Orde Lama
Budaya politik yang
berkembang dipengaruhi oleh dominasi Islam sebagai agama mayoritas.
b. Masa
Orde Baru
Sentralistik dan tertutup.
c. Masa
Reformasi
Euphoria dan cenderung anarkhis ( pada
awal reformasi ).
PERTEMUAN 5 :
Standart Kompetensi : Menganalisis Sistem
Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan
budaya politik
1. Makna sosialisasi kesadaran politik
Sosialisasi
politik dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada.
Semakin stabil pemerintahan semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik.
Hal hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan
sosialisasi politik
1.
Semakin homogen suatu masyarakat semakin mudah proses
sosialisasi politik
2.
Semakin heterogen masyarakat semakin sulit proses
sosialisasi
3. Mekanisme sosialisasi dalam pengembangan budaya politik
Sistem
politik yang diharapkan merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila
secara keseluruhan dalam praktek kenegaraan, penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur.
Respon
masyarakat yang diharapkan terhadap perkembangan budaya politik :
a.
Mengerti dan mampu melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai
warga negara
b.
Berpartisipasi aktif dalam Pemilu
c.
Melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dala
menyelesaikan masalah
d.
Menghargai perbedaan pendapat
e.
Menjunjung tinggi HAM
f.
Menjunjung tinggi Hukum yang berlaku
g.
Mewariskan nilai nilai luhurPancasila kepada generasi
penerus
a.
Fungsi
partai politik
1.
Sarana Komunikasi Politik (menyalurkan aneka ragam pendapat)
2.
Sarana Sosialisasi Politik
(proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik)
3.
Sarana rekruitmen politik (mencari dan mengajak orang yang
berbakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik)
4.
Pengatur konflik (permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah/damai)
5.
Partisipasi politik (mobilisasi warga negara terhadap
kehidupan/kegiatan politik)
6.
Artikulasi kepentingan (menyatakan kepentingan mereka
kepada badan-badan politik dan pemerintah)
7.
Agregasi kepentingan (Cara bagaiman tuntutan-tuntutan
yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda menjadi alternatif
kebijakan)
8.
Pembuat kebijakan
PERTEMUAN 6 :
Standart Kompetensi : Menganalisis Sistem
Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar :
Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
b.
Bentuk-bentuk
partisipasi politik beserta contohnya
Menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson
1.
Kegiatan Pemilihan Umum
Bekerja dalam suatu proses Pemilu, mencari dukungan bagi
seorang calon, kampanye dsb.
2.
Lobbying
Usaha individu atau kelompok untuk mendekati pemerintah
3.
Kegiatan Organisasi
Menjadi anggota atau pejabat organisasi
4.
Contacting
Tindakan pemerintah yang ditujukan kepada penguasa untuk
memperoleh manfaat untuk orang-orang tertentu saja
5.
Tindakan Kekerasan ( Violence )
Upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah
dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap manusia atau harta benda.
c.
Budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan
semangat pembangunan politik bangsa
a.
Contoh Budaya politik yang bertentangan dengan semangat
pembangunan politik bangsa.
a.
Angkuh
b.
Egois
c.
Ekstrim
d.
Meremehkan orang lain
e.
Individualis
f.
Tidak menerima kritikan orang lain, dsb
b.
Contoh Budaya politik yang sesuai dengan semangat pembangunan politik bangsa
o
Saling menghormati
o
Menghargai orang lain
o
Toleransi
o
Berperilaku demokratis
o
Mengembangkan sikap kekeluargaan
o
Musyawarah untuk mufakat
d.
Indikator berkembangnya budaya politik partisipan dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
a.
Terbentuknya organisasi politik dan organisasi sosial
b.
Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM )
c.
Pelaksanaan dan partisipasi dalam Pemilu
d.
Terbentuknya kelompok kontempo
PERTEMUAN 7 dan 8 :
Standart Kompetensi : Menganalisis Budaya
Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya
demokrasi
e.
Makna budaya demokrasi
Demokrasi
merupakan system pemerintahan sekaligus merupakan gaya hidup dan tata masyarakat
tertentu sehingga di dalamnya terdapat unsur-unsur moril.
f.
Prinsip-prinsip demokrasi
1.
Menurut Hendri B Mayo
o
Menyelesaikan perselisihan dengan
damai(Institusionalized peacefull settlement of conflict)
o
Menjamin terselenggaranya perubahan secara
damai(Peacefull change in a changing society)
o
Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara
damai(Minim of coerceion)
o
Mengakui keanekaragaman (Diversity)
o
Menjamin tegaknya keadilan
o
Memajukan ilmu pengetahuan
o
Mengakui dan menghormati kebebasan
2.
Menurut
Gwendollen M. Carte dan John H Herz
o
Pergantian penyusunan pemerintahan secara
berkala, damai melalui alat alat perwakilan rakyat
o
Toleransi terhadap perbedaan pendapat
o
Persamaan di hadapan hukum
o
Pemilihan yang bebas
o
Kebebasan berpartisipasi bagi individu,
masyarakat, partai dan organisasi
o
Penghormatan hak-hak rakyat
o
Hak – hak minoritas dihargai
3.
Kesimpulan
o
Kedaulatan Rakyat
o
Adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat
o
Rule of law
o
Pemilihan umum yang bebas
o
Kebebasan beroposisi dan berpartisipasi, bagi
parpol, ormas, individu, pers dsb
o
Jaminan hak rakyat untuk menyatakan pendapat
2. Perbedaan antara demokrasi liberal, komunis dan demokrasi Pancasila
|
NO
|
KOMPONEN
|
KOMUNIS
|
LIBERAL
|
PANCASILA
|
|
1
|
Masyarakat
|
Sosialis
|
Individualis
|
Keseimbangan Hak Individu Dan Sosial
|
|
2
|
Ekonomi
|
Etatisme
|
Individualisme
|
Keseimbangan Hak Individu Dan Sosial
|
|
3
|
Negara Penganut
|
Negara-negara Blok
Timur, China dsb
|
Negara-negara Eropa
Barat dan Amerika Serikat
|
Indonesia
|
PERTEMUAN 9 dan 10 :
Standart Kompetensi : Menganalisis Budaya
Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar :
Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani
g.
Pengertian masyarakat madani
Manusia yang beradab yang sikap dan perilakunya sesuai dengan hukum
atau aturan yang berlaku.
h.
Ciri-ciri masyarakat madani
1.
Demokratisasi
2.
Ruang public yang bebas
3.
Toleransi
4.
Pluralisme
5.
Keadilan sosial
6.
Partisipasi sosial
7.
Supremasi hukum
i.
Proses menuju masyarakat
madani Indonesia.
Masyarakat Madani Indonesia mengarah kepada masyarakat
sipil yang demokratis dan agamis/religius.
Potensi-potensi yang harus dikembangkan untuk menuju
masyarakat madani di Indonesia diantaranya
warga negara Indonesia harus:
Iman, Taqwa, Demokratis, kritis, argumentatif, kreatif,
sesuai dengan aturan, menerima keberagaman, objektif dsb
j.
Kendala yang dihadapi
bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani
1.
Kualitas SDM belum
memadai
2.
Tingkat Pendidikan rata –
rata rendah
3.
Taraf ekonomi rata-rata
rendah
4.
Pengangguran
5.
PHK
6.
Stabilitas Politik yang
belum mapan
k.
Upaya mengatasi kendala
yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkanmasyarakat madani
1.
Peningkatan Kualitas SDM
2.
Meningkatkan Pendidikan
3.
Penataan ekonomi nasional
4.
membuka peluang lapangan
kerja
5.
Penataan stabilitas Politik
PERTEMUAN 11 dan 12 :
Standart Kompetensi : Menganalisis Budaya
Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar :
Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak
orde
lama, orde baru, dan reformasi
1.
Prinsip demokrasi
Pancasila ( 10 pilar demokrasi Pancasila )
Menurut Ahmad Sanusi
1.
Demokrasi yang
Berketuhanan Yang maha Esa
2.
Demokrasi dengan
kecerdasan
3.
Demokrasi yang
berkedaulatan rakyat
4.
Demokrasi dengan rule of
law
5.
Demokrasi dengan
pemisahan kekuasaan Negara
6.
Demokrasi dengan hak
asasi manusia
7.
Demokrasi dengan
pengadilan yang merdeka
8.
Demokrasi dengan otonomi
daerah
9.
Demokrasi dengan
kemakmuran
10.
Demokrasi yang
berkeadilan social
2.
Demokrasi yang diterapkan
di Indonesia pada masa orla,orba dan orde reformasi
|
No
|
Komponen
|
Masa Revolusi
|
Orde Lama
|
Orde Baru
|
Reformasi
|
|
|
Dem Liberal
|
Dem Terpimpin
|
|||||
|
1
|
Waktu
|
1945-1949
|
1950-1959
|
1959-1965
|
1966-1998
|
1998 sd sekarang
|
|
2
|
Pelaksanaan
|
terbatas pada interaksi
politik di parlemen
|
parlementer
|
Demokrasi Terpimpin
|
Presidensil
.
|
Presidensil
|
|
3
|
Kepartaian
|
o Terbentuknya sejumlah partai politik
o Meletakan dasar
dasar bagi system kepartaian di Indonesia.
|
Kehidupan kepartaian memperoleh pelung yang sebesar-besarnya
|
Mengaburnya system kepartaian
|
3 Partai
|
Multi partai dalam
pemilu tahun 1999
|
|
4
|
Pers
|
berfungsinya pers yang
mendukung revolusi kemerdekaan
|
Kebebasan Pers
|
Anti kebebasan pers.
|
Kebebasan Pers dibatasi dan didominasi oleh Golkar
|
Kebebasan pers sebagai
ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
|
|
5
|
Lembaga Negara/MPR
|
Belum terbentuk
Parlemen
|
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat
tinggi dalam proses politik
|
Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyebabkan peranan
lembaga legislative dalam system politik nasional menjadi lemah.
|
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen didominasi oleh Golkar
|
Lembaga perwakilan
rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat tinggi dalam proses
politik
|
|
6
|
Eksekutif
|
Presiden yang secara
konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator
|
o Konsep Presiden seumur hidup
o Akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang
jabatan dan politis sangat tinggi.
|
Konsep Presiden seumur
hidup
|
o Rotasi kekuasaan eksekutif sangat terbatas
o Rekruitmen politik bersifat tertutup
|
o Rekruitmen politik untuk pengisian jabatan
politik dilakukan secara terbuka
o Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai
pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa
|
|
7
|
HAM
|
pemberian hak-hak
politik secara menyeluruh
|
hak-hak dasar masyarakat terlindungi
|
Hak dasar manusia
menjadi sangat lemah.
|
Pelaksanaan hak dasar
warga negara.tidak maksimal
|
Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya
|
|
8
|
Pemilu
|
Belum terlaksana Pemilu
|
Pemilihan Umum dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
|
Tidak terlaksana Pemilu
|
Pemilihan Umum didominasi oleh partai yang berkuasa
|
Pemilu (1999-2009) lebih demokratis dari yang
sebelumnya
|
|
9
|
Pemerintahan
|
|
Desentralisasi.
|
Sentralisasi kekuasaan
dan Pemerintahan
|
Sentralisasi kekuasaan
dan Pemerintahan
|
Otonomi Daerah
|
3.
Pelaksanaan pemilu pada
masa orla, orba maupun orde reformasi
1.
Tahun 1955
Jumlah Kontestan : 72
Dasar Hukum : UU
No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu
Tujuan : Tahap
ke 1 memilih anggota DPR Tahap kedua memilih anggota Konstituante.
2.
Tahun 1971
Jumlah Kontestan : 10
Dasar Hukum :
Tujuan : memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya)
se-Indonesia.
3.
Tahun 1977, 1982, 1987,
1992, 1977
Jumlah Kontestan : 3
Dasar Hukum :
Tujuan : Memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya)
se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali
diselenggarakan pada masa Orde Baru.
4.
Tahun 1999
Jumlah Kontestan : 48
Dasar Hukum :
Tujuan : Memilih
anggota MPR, DPR, dan DPRD.
Pemilihan
presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
5.
Tahun 2004
Jumlah Kontestan : 24
Dasar Hukum :
Tujuan : Memilih
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
Memilih Anggota
DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004
6.
Tahun 2009
Jumlah Kontestan : 44 Partai Politik Nasional 6 Partai Politik
Lokal
Dasar Hukum : 1.
Undang-Undang Dasar 1945 [Pasal 22E
ayat (1) s.d. ayat (6)]
2.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6.
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7.
Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2009
tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Hari
Libur Nasional
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Tujuan : Memilih
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009-2014
Memilih Anggota
DPR, DPD, dan DPRD Indonesia
PERTEMUAN 13 :
Standart Kompetensi : Menganalisis Budaya
Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar :
Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari
1.
a. Pengertian Perilaku budaya demokrasi
Perilaku seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai
demokrasi.
b. Nilai-nilai Demokrasi :
1.
Penghargaan terhadap
kemampuan
2.
Menjunjung tinggi
keadilan
3.
Menerapkan persamaan
kesempatan
4.
Memperhatikan keragaman
yang ada
2.
Contoh perilaku budaya demokrasi dari orang lain
kepada kita
1.
Menerima
kritikan/pendapat dari orang lain
2.
Lapang Dada
3.
Memberiakn pendapat
secara arif dan bijaksana
4.
Tidak mendominasi
pembicaraan
5.
Menerima hasil keputusan
dengan penuh rasa tanggung jawab
3.
Contoh perilaku budaya
demokrasi dari diri siswa kepada orang lain.
1.
Tidak suka memaksakan
kehendak
2.
Tidak suka memotong
pembicaraan orang lain
3.
Tidak bersikap egois
4.
Akomodatif terhadap
kepentingan orang lain
5.
Menggunakan akal sehat
dalam berpendapat
6.
Santun, tertib dan
bijaksana
7.
Peduli terhadap kemajuan
bangsa dan negara
4.
Contoh perilaku budaya
demokrasi dalam lingkungan masyarakat
·
Musyawarah mufakat
·
Menerima perbedaan
pendapat
·
Memberikan kritik yang
bersifat membangun
·
Menyalurkan aspirasi
melalui jalur yang benar
·
Mengemukakan pendapat
secara kritis dan argumentatif
·
Melaksanakan keputusan
dengan penuh tanggung jawab
PERTEMUAN 14 :
Standart Kompetensi : Menampilkan Sikap
Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1.
a. Pengertian keterbukaan
Kesediaan untuk memberitahukan segala sesuatu, tidak ada yang dirahasiakan.
b. Pengertian keadilan
Perbuatan yang berupaya menempatkan perkara pada tempatnya, menjalankan suatu kesepakatan
bersama dengan penuh komitmen dan menjalankan amanat dengan penuh rasa tanggung
jawab.
2.
Macam-macam keadilan
7.
Keadilan Dalam Bidang
Ekonomi
1.
Pembagian sarana yang
wajar terkait kesejahteraan rakyat
2.
Pemberian hak dan
kebebasan kepada orang lain untuk memilih, membeli atau menjual barang
8.
Keadilan dalam bidang
politik
1.
Pengakuan bahwa semua
warga negara memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama
2.
Pemberian kesempatan
untuk mengeluarkan pendapat
3.
Kebebasan berorganisasi
4.
Pemberian kesempatan
kepada orang lain untuk menyalurkan hak pilih
9.
Keadilan Bidang Sosial
dan Budaya
1.
Penghargaan Budaya ;lain
2.
Pengakuan persamaan hak
dan kewajiban
3.
Pengakuan orang lain
sesuai dengan harkat dan martabatnya
10.
Keadilan dalam bidang pertahanan dan keamanan
1.
Pemberian kesempatan
kepada orang lain untuk membela negara
2.
Kemauan melaksanakan
siskamling
3.
Kemampuan dan kemauan
untuk membela negara bila diperlukan
3.
Ciri-ciri keterbukaan
1.
Penyelenggaraan negara
yang transparan
2.
Pemberantasan KKN
3.
Adanya Jaminan Hukum dan
HAM
4.
Adanya Badan Peradilan
yang bebas dan independen
5.
Adanya penyelenggaran
Pemilu yang luber dan Jurdil
6.
Adanya kebebasan Pers
7. Adanya Supremasi Hukum
4.
Arti penting keterbukaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1. Memperlancar proses pembangunan nasional
2. Mengembangkan partoisipasi rakyat di berbagai
bidang
3. Menekan isu keresahan sosial, korupsi, kolusi
dsb
4. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
5. Berkembangnya iklim demokrasi
6. Menekan terjadinya perpecahan
PERTEMUAN 15 :
Standart
Kompetensi : Menampilkan Sikap Keterbukaan dan Keadilan
dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Kompetensi Dasar : Menganalisis dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan
1.
Kondisi umum penyelenggaran pemerintahan yang transparan
1.
Nilai agama dan budaya dijadikan sumber etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
2.
Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sumber hukum dan etika untuk menjalankan pemerintahan
3.
Konflik sosial budaya yang dilatarbelakangi oleh
kemajemukan ditangani secara adil dan bijaksana
4.
Supremasi hukum
5.
Sistem politik yang demokratis
6.
Pers yang adil, jujur dan bertanggung jawab
7.
Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran
8.
Pengawasan internal berfungsi sehingga tidak terjadi penyalahgunanaan
kekuasaan
9.
Peralihan kekuasaan berjalan secara damai
2.
Kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan
1.
Berkembangnya KKN
2.
Tidak adanya Jaminan Hukum dan HAM
3.
Badan Peradilan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu
4.
Penyelenggaran Pemilu diwarnai berbagai penyimpangan
5.
Kebebasan Pers tidak terkendali
6.
Supremasi Hukum lemah
7.
Konflik sosial budaya berkembang
3.
Faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan
yang tidak transparan
1.
Nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
2.
Pancasila dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan
3.
Kurangnya pengelolaan terhadap konflik sosial budaya yang
dilatarbelakangi oleh kemajemukan
4.
Hukum dijadikan alat kekuasaan
5.
Sistem politik yang otoriter
6.
Dampak negatif dari globaisasi/filterisasi yang lemah
terhadap kebudayaan asing
7.
Lemahnya fungsi pengawasan internal yang berakibat
terjadinya penyalahgunanaan kekuasaan
8.
Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik
4.
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
1. Stabilitas
politik terganggu
2. Konflik
sosial budaya merebak
3. Pembangunan
terhambat
4. Kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah menurun
5. Kesejahteraan
masyarakat menurun
PERTEMUAN 16 :
Standart
Kompetensi : Menampilkan Sikap Keterbukaan dan Keadilan
dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
1.
Sikap keterbukaan dan keadilan ( Kondisi yang diperlukan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ).
1.
Terwujudnya nilai nilai agama dan budaya sebagai sumber etika
2.
Terwujudnya Persatuan Indonesia
3.
Terwudnya Demokrasi
4.
Terwujudnya pemerintahan yang memahami berbagai
kemajemukan
5.
Terwujudnya SDM Indonesia yang berkualitas
2.
Makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
( untuk memperkokoh Persatuan dan kesatuan )
1.
Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah memberi
dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang
2.
Partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan
terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
3.
Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah
4.
Dapat mengikis budaya korupsi, kolusi, nepotisme dalam
pemerintah
5.
Berkembangnya iklim demokrasi
6.
Menghindari terjadinya perpecahan akibat kemajemukan
3.
a. Contoh sikap
keterbukaan dan keadilan di lingkungan sekolah
1.
Aktivitas Pemilihan Ketua Kelas
2.
Aktivitas pemilihan Ketua OSIS
3.
Aktivitas Razia Rambut dan HP
4.
Kasus siswa yang tidak naik
5.
Kewajiban membayar keuangan
6.
dsb
b.
Contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan masyarakat
1.
Aktivitas Pemilihan Kepala Desa
2.
Aktivitas Pengelolaan dana masyarakat di Mesjid
3.
Aktivitas Pengelolaan dana acara peringatan 17 Agustus
4.
dsb
4.
Penilaian sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
1.
Aktitivitas pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009
2.
Aktitivitas pelaksanaan Pemilu Capres dan Cawapres tahun 2009
makasih sob udah share,..
BalasHapussip gan.,
BalasHapus