Minggu, 01 September 2013



PERTEMUAN 1 dan 2 :
Standar Kompetensi            :  Menganalisis Budaya Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar               :  Mendeskripsikan pengertian budaya politik

1.      Pengertian Budaya Politik
o   Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu    ( G. A. Almond  dan  S. Verba )
o   Sikap dan  orientasi warga  suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan  negara  dan  politiknya  ( Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews )
o   Sutu konsep yang  terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan ketrampilan  yang sedang  berlaku bagi seluruh  anggota masyarakat,  termasuk pola - pola  kecenderungan  khusus serta pola - pola kebiasaan  yang  terdapat  pada kelompok - kelompok  dalam masyarakat  ( Almond  dan Powell )


 
2.      Macam-macam budaya politik
o    Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa (kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus).
o    Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam.
o         Menurut C. Geertz di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan
3.      Faktor –faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya politik yang berkembang di masyarakat.
o         Tingkat Pendidikan masyarakat
o         Tingkat/taraf ekonomi
o         Informasi politik
o         Supremasi hukum
o         media komunikasi yang independen
4.      Ciri-ciri masyarakat politik
o       Menggunakan hak pilih dalam pemilu
o       Bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah
o       Memiliki komitmen kuat terhadap Partai Politik yang menjadi pilihanya
o       Musyawarah dalam menyelesaikan masalah politik
5.      Perkembangan budaya politik
1.         Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain.
2.         Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia.
3.         Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik



PERTEMUAN 3  dan 4 :
Standart Kompetensi           :  Menganalisis Budaya  Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar               :  Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
1.      Tipe-tipe budaya politik.
Tipe budaya politik sangat dipengaruhi oleh :
1.     Karakteristik yang ada di masyarakat
2.     Sistem politik yang berlaku
2.      Macam-macam Tipe budaya politik
a.     Budaya  politik  parochial
Ciri-ciri :
1.     Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit.
2.     Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
3.     Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri.
4.     Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.

b.     Budaya  politik  subjek
Ciri-ciri :
1.     Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik
2.     Peran politik yang dilakukan masyarakat/individu  masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah.
3.     Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi
c.     Budaya  politik  partisipan
1.     Merupakan tipe budaya yang ideal.
2.     Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah.
3.     Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).
d.     Budaya  Politik Parokial Partisipan ( Participant  Parochial  Political  Culture )
1.     Berlaku di negara-negara berkembang yang  masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial.
2.     Tetapi untuk keselarasan  diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.
e.     Budaya  Politik  Subjek  Parokial ( Parochial  Subject  Political  Culture )
1.     Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan.
2.     Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.
3.     Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.


3.      Dampak perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku
a.     Masa Orde Lama
       Budaya politik yang berkembang dipengaruhi oleh dominasi Islam sebagai agama mayoritas.
b.     Masa Orde Baru
       Sentralistik dan tertutup.
c.     Masa Reformasi
       Euphoria dan cenderung anarkhis ( pada awal reformasi ).

PERTEMUAN 5 :
Standart Kompetensi           :  Menganalisis Sistem Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar               :  Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
1.     Makna sosialisasi kesadaran politik
        Sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada. Semakin stabil pemerintahan semakin mudah untuk melakukan sosialisasi politik.
Hal hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan sosialisasi politik
1.     Semakin homogen suatu masyarakat semakin mudah proses sosialisasi politik
2.     Semakin heterogen masyarakat semakin sulit proses sosialisasi
3.    Mekanisme sosialisasi dalam pengembangan budaya politik
        Sistem politik yang diharapkan merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila secara keseluruhan dalam praktek kenegaraan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

        Respon masyarakat yang diharapkan terhadap perkembangan budaya politik :
a.     Mengerti dan mampu melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai warga negara
b.     Berpartisipasi aktif dalam Pemilu
c.     Melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dala menyelesaikan masalah
d.     Menghargai perbedaan pendapat
e.     Menjunjung tinggi HAM
f.      Menjunjung tinggi Hukum yang berlaku
g.     Mewariskan nilai nilai luhurPancasila kepada generasi penerus
a.            Fungsi partai politik
1.     Sarana Komunikasi Politik (menyalurkan aneka ragam pendapat)
2.     Sarana Sosialisasi Politik  (proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi   terhadap fenomena politik)
3.     Sarana rekruitmen politik (mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik)
4.     Pengatur konflik (permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah/damai)
5.     Partisipasi politik (mobilisasi warga negara terhadap kehidupan/kegiatan politik)
6.     Artikulasi kepentingan (menyatakan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintah)
7.     Agregasi kepentingan (Cara bagaiman tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda menjadi alternatif kebijakan)
8.     Pembuat kebijakan


PERTEMUAN 6 :
Standart Kompetensi           :  Menganalisis Sistem Politik di Indonesia
Kompetensi Dasar               :  Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
b.       Bentuk-bentuk partisipasi  politik beserta contohnya
Menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson
1.                                                                                                        Kegiatan Pemilihan Umum
Bekerja dalam suatu proses Pemilu, mencari dukungan bagi seorang calon, kampanye dsb.
2.                                                                                                        Lobbying
Usaha individu atau kelompok untuk mendekati pemerintah
3.                                                                                                        Kegiatan Organisasi
Menjadi anggota atau pejabat organisasi
4.                                                                                                        Contacting
Tindakan pemerintah yang ditujukan kepada penguasa untuk memperoleh manfaat untuk orang-orang tertentu saja
5.                                                                                                        Tindakan Kekerasan ( Violence )
Upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap manusia atau harta benda.
c.       Budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa
a.       Contoh Budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa.
a.     Angkuh
b.     Egois
c.     Ekstrim
d.     Meremehkan orang lain
e.     Individualis
f.      Tidak menerima kritikan orang lain, dsb
b.       Contoh Budaya politik yang sesuai  dengan semangat pembangunan politik bangsa
o Saling menghormati
o Menghargai orang lain
o Toleransi
o Berperilaku demokratis
o Mengembangkan sikap kekeluargaan
o Musyawarah untuk mufakat
d.       Indikator berkembangnya  budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
a.                                                Terbentuknya organisasi politik dan organisasi sosial
b.                                                Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM )
c.                                                Pelaksanaan dan partisipasi dalam Pemilu
d.                                                Terbentuknya kelompok kontempo


PERTEMUAN 7 dan 8 :
 Standart Kompetensi          :  Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar               :  Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi
e.              Makna budaya demokrasi
Demokrasi merupakan system pemerintahan sekaligus  merupakan gaya hidup dan tata masyarakat tertentu sehingga di dalamnya terdapat unsur-unsur moril.
f.               Prinsip-prinsip demokrasi
1.                                                                                                          Menurut Hendri B Mayo
o     Menyelesaikan perselisihan dengan damai(Institusionalized peacefull settlement of conflict)
o     Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai(Peacefull change in a changing society)
o     Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara damai(Minim of coerceion)
o     Mengakui keanekaragaman (Diversity)
o     Menjamin tegaknya keadilan
o     Memajukan ilmu pengetahuan
o     Mengakui dan menghormati kebebasan

2.                                                                                                          Menurut Gwendollen M. Carte dan John H Herz
o     Pergantian penyusunan pemerintahan secara berkala, damai melalui alat alat perwakilan rakyat
o     Toleransi terhadap perbedaan pendapat
o     Persamaan di hadapan hukum
o     Pemilihan yang bebas
o     Kebebasan berpartisipasi bagi individu, masyarakat, partai dan organisasi
o     Penghormatan hak-hak rakyat
o     Hak – hak minoritas dihargai
3.                                                                                                          Kesimpulan
o     Kedaulatan Rakyat
o     Adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat
o     Rule of law
o     Pemilihan umum yang bebas
o     Kebebasan beroposisi dan berpartisipasi, bagi parpol, ormas, individu, pers dsb
o     Jaminan hak rakyat untuk menyatakan pendapat
2.    Perbedaan antara demokrasi liberal, komunis dan demokrasi Pancasila
     
NO
KOMPONEN
KOMUNIS
LIBERAL
PANCASILA
1
Masyarakat
Sosialis
Individualis
Keseimbangan Hak Individu Dan Sosial
2
Ekonomi
Etatisme
Individualisme
Keseimbangan Hak Individu Dan Sosial
3
Negara Penganut
Negara-negara Blok Timur, China dsb
Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat
Indonesia



PERTEMUAN 9 dan 10  :
Standart Kompetensi           :  Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar               :  Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani
g.     Pengertian masyarakat madani
Manusia yang beradab yang sikap dan perilakunya sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.
h.     Ciri-ciri masyarakat madani
1.     Demokratisasi
2.     Ruang public yang bebas
3.     Toleransi
4.     Pluralisme
5.     Keadilan sosial
6.     Partisipasi sosial
7.     Supremasi hukum
i.       Proses menuju masyarakat madani Indonesia.
Masyarakat Madani Indonesia mengarah kepada masyarakat sipil yang demokratis dan agamis/religius.
Potensi-potensi yang harus dikembangkan untuk menuju masyarakat madani di Indonesia diantaranya  warga negara Indonesia harus:
Iman, Taqwa, Demokratis, kritis, argumentatif, kreatif, sesuai dengan aturan, menerima keberagaman, objektif dsb

j.       Kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani
1.       Kualitas SDM belum memadai
2.       Tingkat Pendidikan rata – rata rendah
3.       Taraf ekonomi rata-rata rendah
4.       Pengangguran
5.       PHK
6.       Stabilitas Politik yang belum mapan
k.     Upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkanmasyarakat madani
1.     Peningkatan Kualitas SDM
2.     Meningkatkan  Pendidikan
3.     Penataan ekonomi nasional
4.     membuka peluang lapangan kerja
5.     Penataan stabilitas Politik



PERTEMUAN 11 dan 12 : 
Standart Kompetensi           :  Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar               :  Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde
                                                lama, orde baru, dan reformasi

1.       Prinsip demokrasi Pancasila ( 10 pilar demokrasi Pancasila )
Menurut Ahmad Sanusi
1.    Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa
2.    Demokrasi dengan kecerdasan
3.    Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
4.    Demokrasi dengan rule of law
5.    Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara
6.    Demokrasi dengan hak asasi manusia
7.    Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
8.    Demokrasi dengan otonomi daerah
9.    Demokrasi dengan kemakmuran
10.  Demokrasi yang berkeadilan social
2.       Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla,orba dan orde reformasi

No
Komponen
Masa Revolusi
Orde Lama
Orde Baru
Reformasi
Dem Liberal
Dem Terpimpin
1
Waktu
1945-1949
1950-1959
1959-1965
1966-1998
1998 sd sekarang
2
Pelaksanaan
terbatas pada interaksi politik di parlemen
parlementer

Demokrasi Terpimpin
Presidensil
.
Presidensil

3
Kepartaian
o  Terbentuknya sejumlah partai politik
o  Meletakan dasar  dasar bagi system kepartaian di Indonesia.

Kehidupan kepartaian memperoleh pelung yang sebesar-besarnya

Mengaburnya system kepartaian
3 Partai
Multi partai dalam pemilu tahun 1999
4
Pers
berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan
Kebebasan Pers

Anti kebebasan pers.

Kebebasan Pers dibatasi dan didominasi oleh Golkar
Kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
5
Lembaga Negara/MPR
Belum terbentuk Parlemen
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat tinggi dalam proses politik
Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyebabkan peranan lembaga legislative dalam system politik nasional menjadi lemah.

Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen didominasi oleh Golkar
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat tinggi dalam proses politik
6
Eksekutif
Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator
o  Konsep Presiden seumur hidup
o  Akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis sangat tinggi.

Konsep Presiden seumur hidup
o  Rotasi kekuasaan eksekutif sangat terbatas
o  Rekruitmen politik bersifat tertutup
o Rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
o Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa
7
HAM
pemberian hak-hak politik secara menyeluruh
hak-hak dasar masyarakat terlindungi
Hak dasar manusia menjadi sangat lemah.
Pelaksanaan hak dasar warga negara.tidak maksimal
Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya
8
Pemilu
Belum terlaksana Pemilu
Pemilihan Umum dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.

Tidak terlaksana Pemilu
Pemilihan Umum didominasi oleh partai yang berkuasa

Pemilu  (1999-2009) lebih demokratis dari yang sebelumnya
9
Pemerintahan

Desentralisasi.

Sentralisasi kekuasaan dan Pemerintahan
Sentralisasi kekuasaan dan Pemerintahan
Otonomi Daerah

3.       Pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba maupun orde reformasi
1.              Tahun 1955
Jumlah Kontestan       :    72
Dasar Hukum              :    UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu
Tujuan                         :    Tahap ke 1 memilih anggota DPR Tahap kedua memilih  anggota Konstituante.
2.              Tahun 1971
Jumlah Kontestan       :    10
Dasar Hukum              :
Tujuan                         :    memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.
3.              Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1977
Jumlah Kontestan       :    3
Dasar Hukum              :
Tujuan                         :    Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.
4.              Tahun 1999   
Jumlah Kontestan       :    48
Dasar Hukum              :
Tujuan                         :    Memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD.
                            Pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
5.              Tahun 2004
Jumlah Kontestan       :    24
Dasar Hukum              :
Tujuan                         :    Memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
                                          Memilih  Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004
6.              Tahun 2009
Jumlah Kontestan       :    44 Partai Politik Nasional 6 Partai Politik Lokal
Dasar Hukum              :    1.       Undang-Undang Dasar 1945 [Pasal 22E ayat (1) s.d. ayat (6)]
                                          2.       Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
                                          3.       Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
                                          4.       Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
                                          5.       Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
                                          6.       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
                                          7.       Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Hari Libur Nasional
                                         8.       Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Tujuan                         :    Memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009-2014
                                     Memilih  Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia

PERTEMUAN 13 : 
Standart Kompetensi           :  Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Kompetensi Dasar               :  Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari      
1.       a.    Pengertian Perilaku budaya demokrasi
Perilaku seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi.
         b.    Nilai-nilai Demokrasi :
1.     Penghargaan terhadap kemampuan
2.     Menjunjung tinggi keadilan
3.     Menerapkan persamaan kesempatan
4.     Memperhatikan keragaman yang ada
2.       Contoh  perilaku budaya demokrasi dari orang lain kepada kita
1.     Menerima kritikan/pendapat dari orang lain
2.     Lapang Dada
3.     Memberiakn pendapat secara arif dan bijaksana
4.     Tidak mendominasi pembicaraan
5.     Menerima hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab
3.       Contoh perilaku budaya demokrasi dari diri siswa kepada orang lain.
1.     Tidak suka memaksakan kehendak
2.     Tidak suka memotong pembicaraan orang lain
3.     Tidak bersikap egois
4.     Akomodatif terhadap kepentingan orang lain
5.     Menggunakan akal sehat dalam berpendapat
6.     Santun, tertib dan bijaksana
7.     Peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara
4.       Contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan masyarakat
·         Musyawarah mufakat
·         Menerima perbedaan pendapat
·         Memberikan kritik yang bersifat membangun
·         Menyalurkan aspirasi melalui jalur yang benar
·         Mengemukakan pendapat secara kritis dan argumentatif
·         Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab

PERTEMUAN 14 : 
Standart Kompetensi           :  Menampilkan Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Kompetensi Dasar               :  Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara      
1.    a.    Pengertian keterbukaan
Kesediaan untuk memberitahukan segala sesuatu,  tidak ada yang dirahasiakan.
       b.    Pengertian keadilan
Perbuatan yang berupaya menempatkan perkara pada tempatnya, menjalankan suatu kesepakatan bersama dengan penuh komitmen dan menjalankan amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
2.    Macam-macam keadilan
7.       Keadilan Dalam Bidang Ekonomi
1.     Pembagian sarana yang wajar terkait kesejahteraan rakyat
2.     Pemberian hak dan kebebasan kepada orang lain untuk memilih, membeli atau menjual barang
8.       Keadilan dalam bidang politik
1.     Pengakuan bahwa semua warga negara memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama
2.     Pemberian kesempatan untuk mengeluarkan pendapat
3.     Kebebasan berorganisasi
4.     Pemberian kesempatan kepada orang lain untuk menyalurkan hak pilih
9.       Keadilan Bidang Sosial dan Budaya
1.     Penghargaan Budaya ;lain
2.     Pengakuan persamaan hak dan kewajiban
3.     Pengakuan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya
10.    Keadilan dalam bidang pertahanan dan keamanan
1.     Pemberian kesempatan kepada orang lain untuk membela negara
2.     Kemauan melaksanakan siskamling
3.     Kemampuan dan kemauan untuk membela negara bila diperlukan
3.    Ciri-ciri keterbukaan
1.     Penyelenggaraan negara yang transparan
2.     Pemberantasan KKN
3.     Adanya Jaminan Hukum dan HAM
4.     Adanya Badan Peradilan yang bebas dan independen
5.     Adanya penyelenggaran Pemilu yang luber dan Jurdil
6.     Adanya kebebasan Pers
7.     Adanya Supremasi Hukum
4.    Arti penting keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1.     Memperlancar proses pembangunan nasional
2.     Mengembangkan partoisipasi rakyat di berbagai bidang
3.     Menekan isu keresahan sosial, korupsi, kolusi dsb
4.     Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
5.     Berkembangnya iklim demokrasi
6.     Menekan terjadinya perpecahan


PERTEMUAN 15 :
 Standart Kompetensi          :  Menampilkan Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Kompetensi Dasar               :  Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan        
1.    Kondisi umum  penyelenggaran pemerintahan yang transparan
1.     Nilai agama dan budaya dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2.     Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sumber hukum dan etika  untuk menjalankan pemerintahan
3.     Konflik sosial budaya yang dilatarbelakangi oleh kemajemukan ditangani secara adil dan bijaksana
4.     Supremasi hukum
5.     Sistem politik yang demokratis
6.     Pers yang adil, jujur dan bertanggung jawab
7.     Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran
8.     Pengawasan internal berfungsi sehingga tidak terjadi penyalahgunanaan kekuasaan
9.     Peralihan kekuasaan berjalan secara damai
2.    Kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
1.     Berkembangnya  KKN
2.     Tidak adanya Jaminan Hukum dan HAM
3.     Badan Peradilan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu
4.     Penyelenggaran Pemilu diwarnai berbagai penyimpangan
5.     Kebebasan Pers tidak terkendali
6.     Supremasi Hukum lemah
7.     Konflik sosial budaya berkembang
3.    Faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
1.     Nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2.     Pancasila dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan
3.     Kurangnya pengelolaan terhadap konflik sosial budaya yang dilatarbelakangi oleh kemajemukan
4.     Hukum dijadikan alat kekuasaan
5.     Sistem politik yang otoriter
6.     Dampak negatif dari globaisasi/filterisasi yang lemah terhadap kebudayaan asing
7.     Lemahnya fungsi pengawasan internal yang berakibat terjadinya penyalahgunanaan kekuasaan
8.     Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik
4.    Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
1.     Stabilitas politik terganggu
2.     Konflik sosial budaya merebak
3.     Pembangunan terhambat
4.     Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun
5.     Kesejahteraan masyarakat menurun


PERTEMUAN 16 : 
Standart Kompetensi           :  Menampilkan Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam
                                                Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Kompetensi Dasar               :  Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam
                                                kehidupan berbangsa dan bernegara
1.    Sikap keterbukaan dan keadilan ( Kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ).
1.     Terwujudnya nilai nilai agama dan budaya sebagai sumber etika
2.     Terwujudnya Persatuan Indonesia
3.     Terwudnya Demokrasi
4.     Terwujudnya pemerintahan yang memahami berbagai kemajemukan
5.     Terwujudnya SDM Indonesia yang berkualitas
2.    Makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ( untuk memperkokoh Persatuan dan kesatuan )
1.     Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah memberi dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang
2.     Partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
3.     Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah
4.     Dapat mengikis budaya korupsi, kolusi, nepotisme dalam pemerintah
5.     Berkembangnya iklim demokrasi
6.     Menghindari terjadinya perpecahan akibat kemajemukan
3.    a.   Contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan sekolah
1.     Aktivitas Pemilihan Ketua Kelas
2.     Aktivitas pemilihan Ketua OSIS
3.     Aktivitas Razia Rambut dan HP
4.     Kasus siswa yang tidak naik
5.     Kewajiban membayar keuangan
6.     dsb
       b.    Contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan masyarakat
1.     Aktivitas Pemilihan Kepala Desa
2.     Aktivitas Pengelolaan dana masyarakat  di Mesjid
3.     Aktivitas Pengelolaan dana acara peringatan 17 Agustus
4.     dsb
4.    Penilaian sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1.     Aktitivitas pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009
2.     Aktitivitas pelaksanaan Pemilu Capres dan Cawapres tahun 2009

2 komentar:

Poskan Komentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!